Hukum Dan Kriminal

Proyek Awalolong Mangkrak?? Simak Penjelasannya.!

LEMBATA, buserbhindo.com/28 Juni 2021

Pulau Siput atau Pulau Awalolong belakangan ini ramai diperbincangkan baik di media social maupun media masa. Pasalnya semula Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan Awalolong sebagai program prioritas daerah dengan membangun kolam apung dan jety sebagai pengembangan destinasi wisata ternyata dibangun di Wulen Luo. Walaupun progres pengerjaan fisik sudah mencapai 88, 35 % namun karena lokasinya bukan di Awalolong maka selalu saja ada pihak-pihak yang mengklaim kalau ada indikasi korupsi Proyek Awalolong karena dianggap mangkrak. Lantas apakah proyek ini Mangkrak? Simak Penjelasannya.

Awalolong sebagai Program Prioritas Daerah

Awalolong merupakan program prioritas daerah, yang semestinya menginduk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terus dijabarkan lebih lanjut ke Rencana Strategis (RENSA) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) lalu Rencana Kerja (RENJA) dan APBD. Memang pada RKPD awal itu tidak muncul kegiatan yang menyebut secara khusus nomenklatur pembangunan jety apung dan kolam renang apung. Mengapa tidak muncul.?, karena pada waktu itu masa transisi penjabat Bupati (jamannya Bapak Piter Manuk). lalu oleh karena dikejar time schedule penetapan RKPD maka diambil keputusan RKPD ditetapkan duluan nanti setelah itu baru ada penyesuaian kembali mutatis mutandis ke dalam RPJMD sebagaimana yang diatur dalam UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004. Atau memperbaharui RKPD mengikuti Visi Misi RPJMD yang ada.

Perlu diketahui bahwa RPJMD ini bukan sekedar rencana dari pada masyarakat tetapi lebih dari pada menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi analoginya anak ayam lahir duluan dari pada telur.

Setelah itu dilantiklah Bupati tanggal 15 Mei 2017 segera 1 bulan setelah itu seharusnya RPJMD disusun, nah sementara kita sedang mau berproses APBD tahun berikutnya 2018, maka RKPD itu menjadi pedoman dulu sambil baru nanti akan ada penyesuaian seperti tersebut di atas. Jadi begitu dilantik RKPD sudah berjalan dari bulan Januari, Februari 2017 prosesnya sampai dengan bulan Juni ditetapkan RKPD. Kemudian RPJMD-nya sedang berproses juga disusun lalu sesuai dengan waktu yang ada ditetapkanya RPJMD pada bulan November 2017.

Nah ini dia, RKPD sudah lebih dahulu ditetapkan, harusnya RKPD ditetapkan mengacu kepada RPJMD. Karena masa transisi maka dipakai program yang lama namun setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada akhirnya mengevaluasi seluruh program tersebut untuk disesuaikan visi dan misinya.

Sementara program-program prioritas Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2017 – 2022, yang salah satunya adalah memanfaatkan Awalolong sebagai destinasi prioritas belum muncul dalam RKPD. Maka diminta supaya menyesuaikan kembali. Hal itu sejalan dengan pada saat APBD dievaluasi ke Provinsi, hasil evaluasi dari Gubernur NTT merekomendasikan Bupati diminta untuk menyesuaikan kembali RKPD yang ada mengacu kepada RPJMD yang baru 2017-2022.

Selanjutnya dilakukan proses penyesuaian dengan mekanisme mendahului perubahan. Itu diterjemahkan ke dalam APBD-nya. Akhirnya di dalam APBD berproses bagaimana biasa dan ada persetujuan semuanya memasukan program ini. Dan dengan nomenklatur kegiatan juga ditulis jelas dalam APBD di dalam DPA-nya dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Kemudian proses lelang berjalan sesuai mekanisme pencairan termin dan seterusnya sampai pada hari ini dia (rekanan) telah di PHK.

Persoalan yang terjadi di lapangan saat itu ketika mau dirakit di pulau siput atau awalolong akan tetapi ada penghadangan sana-sini, penolakan dari masyarakat. Dengan alasan  pulau siput itu sebagai tempat sakral (tempat asal usul orang Lembata) jadi tidak boleh diapa-apain, mereka kuatir jangan sampai aktivitas masyarakat untuk mengumpulkan kerang dan lain-lain itu dihambat padahal itu sudah merupakan budaya selama ini. Akhirnya dengan segala macam cara ada sebagian masyarakat menolak. Aksi penolakan bahkan mengancam dan melakukan aksi demo di Pulau Siput pada saat mulai dilakukan uji coba pemasangan Tiang Pancang. Aksi demo ini mulai mengarah ke anarkis bahkan anarkis, padahal program ini sudah disetujui semua ini.

Akhirnya pembangunan pengembangan destinasi wisata di Pulau Awalolong tidak dilanjutkan namun dipindahkan ke Wulen Luo.

Dari Awalolong Menuju Wulen Luo

Jika ada masalah di dalam pelaksanaan proyek oleh Perpres kalau dalam keadaan Kahar, maka silahkan dilakukan penyesuaian. Nah, setelah disepakati untuk kemudian berpindah dari Awalolong ke Wulen Luo. Pada saat ditolak di Awalolong karena program ini sifatnya apung maka program yang sama ini tetap berjalan di lokasi berbeda.

Inipun dilaksanakan setelah melakukan konsultasi dan alhasil karena program ini strukturnya bukan bersifat massif melainkan apung sehingga sifatnya bisa bergerak dan bisa dipindahkan ke destinasi yang lain. Lagi pula tujuannya kan pengembangan destinasi. Akhirnya diputuskan untuk dipindahkan dari Awalolong menuju Wulen Luo.

Selain itu, pertimbangan lainnya yakni dari pada programnya tidak jalan, pada halnya proses tender sudah berjalan dan pemenang tender sudah ada. sangat tidak mungkin mau putus hubungan. Jika terjadi, tentunya akan diklaim dengan macam-macam kasus Perdata antara penyedia jasa dengan PPK dan lainnya. Akhirnya diambil jalan tengahnya yakni proyek tetap jalan dengan lokasi yang berbeda. Sekali lagi perlu diketahui bahwa Karena proyek apung ini bisa pindah ke mana-mana maka tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini. Kalau seandainya ditolak di sana ya sudah kita pindah di destinasi mana yang siap untuk menerima.

Dan akhirnya secara instalasi sesuai dengan kontrak selesai. Hanya kurang Item pemancangan karena memang ketika proyek ini pindah ke lokasi lain maka tidak sesuai lagi. Sehingga tiang pancang yang ada di Awalolong itu kan tidak dibayar. Tentunya pasti ada modifikasi dengan lokasi baru. Apakah masih menggunakan tiang pancang atau jangkar, atau apa itu tergantung nanti perencanaan teknisnya.
Dengan begitu lokasi destinasi Awalolong dipindahkan di lokasi destinasi Wulen Luo.

Saat ini di Wulen Luo itu memang ada juga sedikit penolakan atau klaim dari KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) di situ. Katanya mengganggu manuver kapal. Terutama kapal Umsini, menurutnya dimensi kapalnya lebih besar, dikuatirkan akan terjadi apa-apa, itu nanti pihak KUPP disalahkan. Karena KUPP menjaga aspek keselamatan pelayaran.

Maka sekarang ini kita lagi meminta kajian teknis dari pihak perhubungan untuk memastikan alur laut itu terganggu atau tidak. Karena versi kepala KUPP sebelumnya, Pak Bambang mengatakan tidak terganggu karena jaraknya jauh sekitar 200 meter di depan Lokasi. Hal ini dikatakannya setelah sama-sama turun lokasi, bahkan dia (Kepala KUPP) tunjuk di lokasi tersebut, akhirnya pemda amankan lokasi tersebut. Dan pada malam itu Kepala KUPP Bambang, malahan berbangga dan mengatakan “wah, ini kalau seandainya jadi, maka ini luar biasa karena pertama di NTT”. Memang itu benar adanya, pertama di NTT tetapi yang kedua di Idonesia.

Setelah Bambang meyakini begitu, akhirnya pembangunan jalan terus, berarti soal lokasi masih aman. Sementara pengembangan kawasan itu di sisi darat, pengembangan kawasan tersebut bukan masuk dalam kawasan pelabuhan, dan sudah dibagi sertifikatnya.

“Ya pengembangan kawasan ini menjadi open space, bisa ada aktivitas publik lainnya termasuk kuliner dan di depannya inilah yang kita titip kolam renang apung. Karena tiang pancang masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan maka kita tidak pake disitu. Sehingga untuk sementara masih digunakan jangkar darurat. Tetapi disaat sudah terpasang, manfaatnya malah muncul.

Publik mulai menikmati, rekreasi sambil foto selfi dan lain-lain. Sampai saat ini orang masih manfaatkan itu. Mereka merasa bahwa itu sebagai salah satu icon; satu destinasi yang membuat mereka melepas semua kejenuhan berpikir, kelelahan fisik dan lain-lain. Lebih baik datang dan nikmati laut lalu energi menjadi enteng dari seluruh aktivitas yang melelahkan itu dari pada diam di rumah.

Apakah Ada Indikasi Korupsi?

Hingga saat ini masih saja ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa ada korupsi di sana. Katanya, Uang sudah dicairkan 80 persen fisik tidak ada. Inikan perspektif yang berbeda. Mereka hanya melihat nomenklatur jetynya ada di Awalolong. (Dilihat dari aspek lokasi). Memang kalau dilihat faktual dari nomenklatur maka itu betul bahwa jety apung tidak ada di Awalolong.
Herannya yang selalu mereka teriakan Awalolong. Mereka seolah-olah menutup mata, kalau posisi jety apung sekarang bukan ada di Awalolong melainkan ada di Wulen Luo dan sudah diinstalasi sesuai dengan spesifikasi dan segala macamnya. Sehingga kalau dari perspektif kami. Kami melihat itu tidak ada uang yang hilang. Karena barang terpasang. Lantas sekarang dilihat dari aspek manfaat, apakah karena tidak dibangun di Awalolong jadi tidak ada manfaatnya? Kan tidak juga demikian. Nah sekarang dilihat dari manfaatnya sebenarnya ada, begitu banyak orang setiap hari Sabtu dan hari Minggu segala macam usia datang dan menikmati. Hanya saja terdapat 2 Kondisi yang menjadi hambatan pembangunan Proyek Jety Apung.

Ada dua Kondisi hambatan pembangunan Jety Apung

Kemudian dalam rangka mengejar aspek manfaat ini, sebenarnya pihak terkait itu sudah punya niat, sudah punya upaya untuk membangun kembali, untuk melanjutkan pekerjaan itu. Tetapi ada dua kondisi di sana yang justru membuat kita akhirnya jadi bingung sendiri. Ini bagaimana sebenarnya? Kamu marah bilang Aspek manfaat tidak ada, begitu kita ambil solusi untuk membuat aspek manfaat itu ada malahan di sana ada upaya untuk menghalang-halangi lagi.
Pertama, ketika kita mengajukan usulan untuk menganggarkan kelanjutan pembangunan ada surat dari DPRD Lembata yang menolak usulan itu. Disuruh untuk melakukan Redesain, lalu Relokasi dengan Rekonstruksi karena tiang pancang tidak sesuai dengan lokasi baru maka perlu disesuaikan kembali. Lokasi di sana ditolak jadi kamu pindahkan saja di mana. Akhirnya dari dinas sudah melakukan kajian di Wulen Luo juga tetapi masih menunggu kajian dari pihak yang lain lagi yakni soal aspek keselamatan pelayaran, jangan sampai mengganggu alur laut sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan informasi yang diperoleh dari KUPP.

Itu kondisi pertama yang kita alami disaat kita mau maju untuk tuntaskan persoalan ini malah ada pihak-pihak tertentu termasuk DPRD meminta untuk kita pending dulu sampai design ulang dulu lalu finalkan untuk relokasinya baru bisa membangun. Oke kita mundur, menyerah karena hak budgetnya ada juga di DPRD Kabupaten Lembata.

Kedua, ada surat dari penyidik, yang menyampaikan kepada Kadis Budpar untuk tidak boleh melanjutkan itu karena sedang di dalam proses penyelidikan. Bayangkan ini masih tahapan penyelidikan, belum sampai ke tahap penyidikan tetapi berani-beraninya memerintah untuk menghentikan proyek. Kami tahu bahwa sesuai Perpres pengadaan barang dan jasa itu tidak benar karena sebuah barang bukti yang disita atas persoalan hukum tidak boleh kita ganggu ketika dia sudah jadi barang bukti dan disita baru kami tidak boleh ganggu di situ.
Ini belum menjadi barang bukti masih ada proses penyelidikan pengumpulan barang bukti dan keterangan (pulbaket).

Dia baru mengumpulkan data-data lalu dengan personal justmannya dia nyatakan bahwa itu tidak boleh dilanjutkan dulu karena sedang dalam proses penyelidikan. Bayangkan.! Kita akhirnya mundur. Ketika Aparat Penegak Hukum (APH)-nya sudah menyampaikan begitu, DPRD-nya juga sudah begitu ya kita menunggu kepastiannya seperti apa.

Dan sampai saat ini barang itu ada dan masih tetap berfungsi di sana. bahkan baru-baru waktu bencana pun orang manfaatkan untuk labu tambat, kapal-kapal dari polda juga parkir di situ, kapal cepatnya polair Polda NTT. Sudah banyak dimanfaatkan sampai dengan saat ini.

Masyarakat juga kadang-kadang kalau ada perjalanan menggunakan kapal laut, kapal torani masyarakat naiknya di situ karena lebih nyaman, karena pola konstruksinya tetap apung, hanya bedanya jangkar dan tiang pancang, itu saja yang beda di sana.

Mengenai tiang Pancang, jangan salah karena tiang pancang itu tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian Karena belum dibayar. Tiang pancang tidak bayar. Duitnya masih ada, dan pada saat dilakukan PHK, minus pembayarannya adalah tiang pancang. Jadi berbicara asas manfaat, faktanya asas manfaat sudah ada saat ini dimana semua orang sudah tahu bahwa sedang dimanfaatkan itu dan tidak ada lagi persoalan di sana.

Bagaimana dengan Progres Fisiknya.

Jadi posisi terakhir sekarang fisiknya 88, 35 % tetapi bayarnya baru 80,41 % jadi masih ada minus 8 % lebih. Sehingga duit yang tersisa 500-san juta. Itu mungkin ekuivalen dengan retensi 5 % dan material pengadaan, rakitan kolam tersebut tetapi barangnya sudah jadi, jadi secara kronologisnya begitu.

Sehingga sampai saat ini muncul pertanyaan, di mana unsur kerugiannya? sementara di luar sana orang berteriak bahwa ada kerugian, ketika ditanya ruginya dimana. Dengan polosnya menjawab kamu bayar 80 % tetapi fisik 0 % (nol persen), yang benar sajalah. ‘kan fisiknya ada di sana (di Wulen Luo) kalau anda melihatnya di Awalolong memang tidak ada di Lokasi itu.

Soal Mengapa tidak ada di Lokasi itu, sudah dijelaskan di atas bahwa ada pihak yang mengatasnamakan masyarakat Lembata melakukan penghadangan alias tolak dengan berbagai alasan. Dan ketika akan dituntaskan pembangunannya di Wulen Leu ada saja hambatan datang dari DPRD Lembata dan juga Penyidik meminta untuk tidak melanjutkan pembangunan pada saat sudah digeser ke Wulen Luo.
Kalau saat itu mereka menyetujui usulan kita kemudian tidak ada hambatan dari aspek penyidikan kami sudah lakukan Redesain dan itu pasti, karena sudah dilakukan revisi dokumen perencanaan menyesuaikan lagi item tiang pancang itu mungkin dengan jangkar atau material lain, konstruksi lain yang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

Ini Fakta Kebenaran dari persoalan Awalolong secara menyeluruh, jadi biar supaya terang benderanglah persoalan ini agar jangan sampai satu pihak bilang ada kerugian di sana kemudian tidak ada klarifikasi dari pihak terkait.

Sementara sering sekali foto yang dipublish adalah 4 tiang pancang yang ada di Awalolong difoto kemudian dijadikan bukti lalu berteriak bahwa ada kerugian.
Padahal 4 tiang pancang itu sebenarnya tiang uji coba yang hingga hari ini tidak dibayar. Itu artinya tiang pancang tersebut masih milik penyedia bukan milik PPK atau KPA, termasuk juga tiang-tiang yang lain itu miliknya orang tersebut jadi pada prinsipnya mau hancur atau mau rusak itu biarkan saja karena belum termasuk dalam pekerjaan ini. Itu prinsip pengadaan barang dan jasanya kan begitu. Jadi sebenarnya tak ada kerugian yang ditimbulkan karena hingga saat ini progress fisiknya mencapai 88, 35 %.

Di kutip dari Sumber: Terpercaya

Tinggalkan Komentar
Selengkapnya

Berita Terkait

Back to top button