Nusa Tenggara Timur

Terkait Kunjungan Presiden Joko Widodo Di Kabupaten Ende, Wartawan Lokal Dilarang Meliput

Kabupaten Ende

ENDE, Buserbhindo.com/26 Mei 2022

Beredarnya informasi soal wartawan lokal dilarang meliput kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Ende, menuai protes dari sejumlah awak media lokal yang bertugas di kabupaten Ende.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini dari, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah kabupaten Ende, Ignatius Gharu,S.Fil. di ruangan kerjanya Rabu, (25/05/2022) bahwa sesuai standar protokol kepresidenan, dari BPIP sudah kerja sama dengan media See Today TV untuk meliput kegiatan kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Ende. Jadi selain Media See Today TV dilarang meliput.

” Tadi malam saya sudah koordinasi lagi dengan pak Hari salah satu penyelenggara dari BPIP, mereka menjelaskan seperti itu,” kata Ignas Gharu.

Ignas Gharu menambahkan bahwa Media See Today akan melakukan peliputan di Lapangan Pancasila, Taman Renungan Bung Karno, Kompleks Rumah Adat, dan Situs Bung Karno.

“Kita yang lain akan mendapat informasi dari see today untuk kita beritakan. Sedangkan di pasar Mbongawani dan pasar Wolowona, semua wartawan silahkan meliput,” ungkapnya.

Untuk media di Ende kata Ignas Gharu, pihaknya sudah menyerahkan 22 daftar nama media ke BPIP.

“Kami sudah serahkan nama media dan nomor telpon ke BPIP untuk nanti mereka yang akan berkomunikasi langsung dengan media yang bersangkutan,” tutur Kabag Protokol dan Kominukasi Pimpinan Kabupaten Ende.

Lanjut Ignas Gharu, “Kami dari Protokol Pemkab Ende dan dari Humas Dinas Kominfo juga tidak diijinkan untuk mengambil gambar. Tetapi Saya akan tetap berkomunikasi dengan mereka supaya teman-teman wartawan ini, bisa mendapatkan informasi pertama sebelum dipublikasikan,” kata Ignas Gharu.

Pers memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, dan membangun checks and balance. Kemerdekaan pers dalam menjalankan tugas jurnalisnya dijamin sebagai hak asasi warga negara, sesuai dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, serta Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Larangan kepada wartawan untuk melakukan peliputan kegiatan kunjungan kerja RI 1 di Kabupaten Ende, adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan pers untuk menjalankan tugas jurnalisnya.(Ignas)

Tinggalkan Komentar
Selengkapnya

Berita Terkait

Back to top button